Diskrimasi Terhadap Penyandang Disabilitas

Seorang penyandang disabilitas, penumpang  Maskapai Internasional Etihad Airways yang bernama Dwi Ariyani,  kembali mengalami perlakuan  diskriminatif dari sebuah Maskapai Penerbangan Internasional Etihad Airways.  Atas perbuatan diskriminatif tersebut, Dwi Ariyani melalui kuasa hukumnya dari Lembaga Advokasi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Indonesia ( LAPPCI) telah  mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum  (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No Perkara : No: 846/Pdt.G/2016/PN. JKT.Sel, dengan Para Pihak sebagai berikut :   Perusahaan Maskapai Etihad Airways. Cq General Manager Etihad Airways Indonesia sebagai Tergugat I, PT. Jasa Angkasa Semesta,Tbk  sebagai Tergugat II  dan Kementerian  Perhubungan RI Cq Direktorat Jenderal  Perhubungan Udara  sebagai Tergugat III, untuk selanjutnya disebut Para Tergugat.

Kejadian ini bermula ketika Dwi Ariyani  pada tanggal 8 Maret 2016, mendapat undangan dari International Disability Alliance (IDA) untuk menghadiri  ”Pelatihan tentang pendalaman Implementasi dan pemantauan  Konvensi Tentang Hak- Hak Penyandang Disabilitas” yang  seyogyanya berlangsung  pada tgl 4 s/d 11 April 2016  bertempat  di Kantor Perserikatan Bangsa- Bangsa ( PBB) dan beberapa tempat di Geneva- Swiss.

Sebuah pelatihan yang sangat penting bagi penyandang disabilitas yang diikuti oleh orang- orang terpilih, Dwi Aryani merupakan perwakilan  dari penyandang disabilitas Indonesia yang berkesempatan mendapatkan undangan dari IDA untuk mengikuti pelatihan ini.  Kehadiran Dwi Ariyani dalam forum ini sejak awal merupakan sebuah kebanggaan dan harapan dari Para Penyandang Disabilitas di Indonesia,  dengan harapan  Dwi Ariyani  akan menjadi seorang trainer dengan kualifikasi trainer  global/ internasional. Rencananya sepulang dari mengikuti pelatihan di Swiss  Dwi Ariyani  seharusnya  akan melakukan  pelatihan lanjutan di Indonesia.

Bahwa ternyata harapan dari Dwi Ariyani dan Penyandang Disabilitas Indonesia tersebut menjadi kandas, karena gagalnya Dwi Ariyani mengikuti  ”Pelatihan tentang pendalaman Implementasi dan pemantauan  Konvensi Tentang Hak- Hak Penyandang Disabilitas” yang  seyogyanya berlangsung  pada tgl 4 s/d 11 April 2016  di Geneva- Swiss tersebut.

Sejumlah sikap dan perlakuan dari Para Tergugat,  kepada penumpang Etihad Air atas nama Dwi Ariyani  yang dapat dianggap sebagai sikap/perlakuan diskriminatif  sebagai berikut :

• Crew Etihad Air telah menurunkan   Penumpang atas nama Dwi Ariyani dari dalam  badan pesawat Etihad Air  dan tidak mengijinkan terbang
• Dwi Ariyani seorang penumpang dengan kondisi penyandang disabilitas (pengguna kursi roda), oleh Crew Etihad Air, diwajibkan didampingi oleh seorang pendamping selama dalam penerbangan  padahal seharusnya pendampingan selama dalam penerbangan adalah crew pramugari pesawat Etihad Airways.
• Dwi Ariyani karena seorang penyandang disabilitas menjadi dibebani membayar tiket untuk 2 ( dua ) orang, yakni untuk biaya tiket dirinya sendiri ( Dwi Aryani ) dan biaya tiket untuk  seorang pendamping
• Kondisi Disabilitas Dwi Ariyani, oleh Crew Etihad Air dinilai sangat membahayakan keselamatan penerbangan, sebuah alasan yang mengada- ngada dan tidak berdasar, bahaya apa yang sangat dikuatirkan dari seorang penyandang disabilitas.
• Dwi Ariyani dianggap oleh Crew Etihad Air  tidak mampu melakukan evakuasi diri bilamana pesawat dalam keadaan darurat, menjadi salah satu alasan penolakan menerbangkan Dwi Ariyani
• Bahwa kondisi dari Dwi Ariyani  pada saat melakukan penerbangan selain telah memiliki tiket pesawat, memiliki bukti Surat Keterangan Sehat dari Dokter, Penggugat juga telah mengikuti proses Cek in di Counter Maskapai Etihad Air,  telah melakukan Boarding, bahkan barang-barang Penggugat telah dimasukkan ke dalam bagasi pesawat yakni bagasi bawah dan bagasi Cabin dan Penggugat  juga   telah memasuki badan pesawat  dan telah duduk   di Seat No  C. Jadi semua procedure sebagai penumpang yang sah telah dipenuhi Penggugat, namun Dwi Ariyani harus menerima kenyataan diturunkan dari dalam badan pesawat Etihad air. Bilamana kedudukan Dwi Ariyani tidak memenuhi syarat sebagai penumpang Etihad Air, justru pada saat counter cek in ticket seharusnya sudah terseleksi dan barang- barang penumpang tidak masuk bagasi pesawat.

Sebuah ironis bila sebuah perlakuan diskriminatif, yang oleh pelakunya dianggap sebuah kebenaran,  dan oleh instansi berwenang in casu Dirjen Perhubungan Udara  justru tidak  memberikan  sanksi kepada pelakunya, dan  kepada korban in casu Dwi Ariyani   tidak diberikan perlindungan dan kepastian hukum , korban  dibiarkan agar  iklas  untuk menerima nasib dan perlakuan yang tidak adil. Kondisi ini HARUS DILAWAN  karena perlakuan yang sama bisa terjadi di masa akan datang dalam bentuk  pengulangan perlakuan oleh Maskapai yang sama, atau justru dilakukan oleh Maskapai Internasional lain karena dinilai bukan sebuah pelanggaran hukum.

Sejumlah Peraturan Perundang- undangan yang diduga telah dilanggar oleh Para Tergugat antara lain :

• Undang- undang Dasar 1945

1. Pasal 28 H ayat 2 “ Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan ”
2. Pasal 28 I ayat 2 “ Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”
   

• UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  

1. Pasal 5 Ayat 3:  Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
2. Pasal 41 Ayat 2 : Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

• Undang- undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dalam Pasal 5 menyatakan “ Penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga pada umumnya “
• Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf (c) Setiap pelaku usaha berkewajiban untuk memperlakukan  atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
• UU No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2). Ayat(1).Penyandang cacat, orang lanjut usia, anak- anak dibawah umur 12  tahun dan atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga.
• Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 82  Tahun 2015 Tentang Pengecualian (Exemption ) dari Kewajiban Pemenuhan Standar Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan penerbangan sipil Pasal 1 ayat 2 ” Standar keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan sipil  adalah peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan udara ” Pasal 2 ” Penyedia Jasa penerbangan  wajib mematuhi seluruh standar keselamatan, keamanan dan pelayanan  penerbangan sipil
• Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan
  

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya  menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Tuntutan  : 

1. Meminta Menteri Perhubungan untuk memberikan sanksi kepada Per usahaan Maskapai Etihad Airways. Cq General Manager Etihad Airways IndonesiaI, PT. Jasa Angkasa Semesta,Tbk dan  Direktorat Jenderal  Perhubungan Udara  karena melakukan perbuatan diskriminatif bagi penumpang peyandang disabilitas
   

2. Meminta Menteri Perhubungan untuk melakukan evaluasi  dan meninjau ulang perijinan dan  aturan  teknis  penerbangan maskapai Internasional Etihad Air  dan penerbangan internasional lain  agar teknis  penerbangannya sesuai dengan peraturan  penerbangan di Indonesia