Sudah setahun lebih Kementerian Perhubungan mempekerjakan penyandang disabilitas. Yaitu dimulai sejak Oktober tahun 2018 Direktorat Perhubungan Darat mempekerjakan 3 orang penyandang disabilitas. Selanjutnya diawal tahun 2019 di ikuti oleh Biro Umum 1 orang, Inspektorat Perhubungan 1 orang, Badan Litbang Perhubungan 1 orang, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mempekerjakan 1 orang, Direktorat Perhubungan Laut 1 orang, Direktorat Perhubungan Udara 1 orang dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) 1 orang. sehingga jumlah total pegawai disabilitas dilingkungan kementerian perhubungan sebanyak 10 orang dengan status PNS 1 orang yang ditempatkan di KNKT.
Ada kebanggan tersendiri bekerja dilingkungan pemerintah, apalagi bagi penyandang disabilitas. Namun, hal itu bukan berarti tidak mempunyai tantangan. Ada penyandang disabilitas yang tidak sanggup meneruskan bekerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, karena kesulitan berinteraksi dengan para pagawai dilingkungan kementerian, akhirnya penyandang disabilitas tersebut memutuskan untuk keluar dan memilih bekerja di perusahaan yang menurutnya lebih peduli dengan disabilitas tersebut.
Disisi lain, penyandang disabilitas yang bertahan mempunyai visi misi untuk membantu pemerintah dalam menciptakan transportasi yang akses bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas. Mereka yakin, apabila pemerintah melihat dan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang paling rentan, maka kebutuhan masyarakat lain pada umumnya akan secara otomatis terpenuhi hak haknya. Namun, advokasi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Mungkin lebih mudah teriak teriak dari luar untuk menyuarakan tuntutannya. Ketika sudah didalam lingkungan pemerintahan, yang ada adalah mengikuti rencana kegiatan yang sudah di putuskan.
Seringkali rencana strategis atau renstra tidak mengakomodir kebutuhan disabilitas, terlebih disabilitas yang berada di lingkungan kementerian perhubungan tersebut bukan seoarang PNS yang akibatnya dalam setiap rapat dinas pun tidak akan diikut sertakan sehingga tidak dapat memantau dan memberikan masukan secara langsung terhadap program program yang akan dilakukan oleh kementerian.
Namun, bukan berarti penyandang disabilitas di lingkungan Kementerian Perhubungan tidak berbuat apa apa. Pada akhirnya mereka membuat program-program tersendiri yang terkadang tidak ada dalam rencana strategis di masing masing unit kerja kementerian. Diantaranya adalah membuat acara mudik bersama penyandang disabilitas yang diadakan bersamaan dengan acara mudiknya kekemnterian perhubungan yang sebelumnya tidak dilakukan. Mudik ini dilakukan sudah dua kali, yaitu mudik lebaran tahun 2019 dan mudik nataru 2019.
Selain itu, mengadakan workshop dan cek fasilitas aksesibel layanan disabilitas yang di dukung oleh Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian perhubungan. Saat artikel ini dibuat, PPTB sudah melakukan 2 kali workshop untuk mendukung terciptanya sarana dan prasarana akses bagi penyandang disabilitas, yang pada akhirnya membuat komitmen bersama dengan 23 operator untuk menyediakan layanan dan fasilitas akses bagi penyandang disabilitas
